Pengaturan Indikator Program

Tambah Indikator
No. Aksi Indikator Program Jenis Indikator
1 Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan Positif
2 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Positif
3 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *) Positif
4 Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik Positif
5 4. Persentase penilaian dan evaluasi kinerja ASN Negatif
6 Angka Kepuasan Pemustaka Positif
7 Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs Positif
8 Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan Positif
9 Cakupan diseminasi informasi melalui media publik Positif
10 Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan Positif
11 Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Positif
12 Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan Positif
13 Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan Positif
14 Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Positif
15 Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam Positif
16 Cakupan ketersediaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Positif
17 Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Positif
18 Cakupan konservasi jogo tuk Positif
19 Cakupan layanan air minum Positif
20 Cakupan layanan drainase lingkungan Positif
21 Cakupan layanan infrastuktur pengelolaan persampahan Positif
22 Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik Positif
23 Cakupan Mutu Pelayanan FKTL Positif
24 Cakupan Mutu Pelayanan FKTP Positif
25 Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium Positif
26 Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Positif
27 Cakupan pembangunan ketahanan keluarga Positif
28 Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Positif
29 Cakupan pembinaan hubungan industrial Positif
30 Cakupan pembinaan kelompok tani Positif
31 Cakupan pembinaan kelompok ternak Positif
32 Cakupan pembinaan kepramukaan Positif
33 Cakupan pembinaan olahraga Positif
34 Cakupan pembinaan pemuda Positif
35 Cakupan pembinaan transmigrasi Positif
36 Cakupan Pembinaan UKBM Positif
37 Cakupan Pembinaan UKBM Positif
38 Cakupan Pembinaan UKBM Positif
39 Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Positif
40 Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Positif
41 Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Positif
42 Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Positif
43 Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Positif
44 Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Positif
45 Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Positif
46 Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya Positif
47 Cakupan Penataan Bangunan Gedung Positif
48 Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan Positif
49 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Positif
50 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Positif
51 Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja Positif
52 Cakupan penerapan teknologi peternakan Positif
53 Cakupan pengawasan peredaran obat hewan Positif
54 Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air Positif
55 Cakupan pengembangan budidaya perikanan Positif
56 Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar Positif
57 Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Positif
58 Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan Positif
59 Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif Positif
60 Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Positif
61 Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Positif
62 Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH Positif
63 Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Positif
64 Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Positif
65 Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Positif
66 Cakupan peningkatan prasarana peternakan Positif
67 Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan Positif
68 Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Positif
69 Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik Positif
70 Cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan Positif
71 Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Positif
72 Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Positif
73 Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan Positif
74 Cakupan Penyelenggaraan jalan Positif
75 Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Positif
76 Cakupan perizinan usaha pertanian Positif
77 Cakupan promosi/ pemasaran pariwisata Positif
78 Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmet need) Negatif
79 Cakupan Sedian Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT Positif
80 Cakupan sumber daya manusia kesehatan Positif
81 Cakupan Surveilans dan Imunisasi Positif
82 Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Positif
83 Jumlah kepeminatan atau pendaftar penanaman modal Positif
84 Ketersediaan energi per kapita Positif
85 Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah Positif
86 Ketersediaan protein per kapita Positif
87 Koefisien Variasi Harga Negatif
88 Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Positif
89 Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum Positif
90 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Positif
91 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Positif
92 Pelayanan kesehatan orang terduga TB Positif
93 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Positif
94 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Positif
95 Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar Positif
96 Penguatan cadangan pangan Positif
97 Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar Positif
98 Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Positif
99 Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Positif
100 Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Positif
101 Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Positif
102 Persentase daerah rentan rawan pangan Negatif
103 Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi Positif
104 Persentase Desa yang tertib administrasi Positif
105 Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Positif
106 Persentase desa yang tertib administrasi Positif
107 Persentase Desa yang Tertib Administrasi Positif
108 Persentase desa yang tertib administrasi Positif
109 Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Positif
110 Persentase desa yang tertib administrasi Positif
111 Persentase desa yang tertib administrasi Positif
112 Persentase Desa yang tertib administrasi Positif
113 Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Positif
114 Persentase Desa yang tertib administrasi Positif
115 Persentase Desa yang tertib Administrasi Positif
116 Persentase desa yang tertib administrasi Positif
117 Persentase desa yang tertib administrasi Positif
118 Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Positif
119 Persentase desa/kel yang tertib administrasi Positif
120 Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi Positif
121 Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Positif
122 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Positif
123 Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Positif
124 Persentase Guru Bersertifikat Positif
125 Persentase industri terbina Positif
126 Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas Positif
127 Persentase Karya Budaya yang Terlayani Positif
128 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Positif
129 Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi Positif
130 Persentase Kegiatan yang di Koordinasikan Positif
131 Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan Positif
132 Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Positif
133 Persentase kegiatan yang dikoordinasikan Positif
134 Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan Positif
135 Persentase kegiatan yang dikoordinasikan Positif
136 Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Positif
137 Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan Positif
138 Persentase kegiatan yang dikoordinasikan Positif
139 Persentase kegiatan yang dikoordinasikan Positif
140 Persentase kegiatan yang dikoordinasikan Positif
141 Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Positif
142 Persentase kegiatan yang dikoordinasikan Positif
143 Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Positif
144 Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart Positif
145 Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian Positif
146 Persentase kenaikan Pajak Positif
147 Persentase kenaikan retribusi Positif
148 Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan Positif
149 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
150 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
151 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
152 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
153 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
154 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
155 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
156 Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
157 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
158 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
159 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
160 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
161 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
162 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
163 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
164 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
165 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
166 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
167 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
168 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
169 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
170 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
171 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
172 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
173 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
174 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
175 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
176 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
177 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
178 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
179 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
180 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
181 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
182 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
183 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
184 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
185 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
186 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
187 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
188 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
189 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahat daerah Positif
190 Persentase ketercapaian penataan organisasi Positif
191 Persentase ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
192 Persentase Ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
193 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
194 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah Positif
195 Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Positif
196 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Positif
197 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
198 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
199 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Positif
200 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Positif
201 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Positif
202 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
203 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
204 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
205 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Positif
206 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
207 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
208 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
209 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
210 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
211 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
212 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
213 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
214 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
215 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
216 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
217 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
218 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
219 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
220 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
221 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
222 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan Perangkat Daerah Positif
223 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
224 Persentase Ketercapaian Perencanaan,Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
225 Persentase keterisian Jabatan Positif
226 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah Positif
227 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan Positif
228 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan Positif
229 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan Positif
230 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan Positif
231 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
232 Persentase koordinasi penanganan masalah Ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan Positif
233 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan Positif
234 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
235 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
236 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
237 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
238 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
239 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban umum dan Kebencanaan Positif
240 Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman,Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
241 Persentase koperasi yang meningkat kualitas pengelolaannya Positif
242 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten** Positif
243 Persentase layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap Positif
244 Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Positif
245 Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Positif
246 Persentase Layanan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkualitas Positif
247 Persentase layanan pengembangan perumahan Positif
248 Persentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan Positif
249 Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasikiasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Positif
250 Persentase lembaga yang melaksanakan PUG Positif
251 Persentase PD dan desa/kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil Positif
252 Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD Positif
253 Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Positif
254 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Positif
255 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Positif
256 Persentase pelayanan perizinan Positif
257 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
258 Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Positif
259 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
260 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
261 Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Positif
262 Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Positif
263 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
264 Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Positif
265 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
266 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
267 Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Positif
268 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
269 Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Positif
270 Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
271 Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Positif
272 Persentase Pelayanan Publiksesuai SOP dan SP Positif
273 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Positif
274 Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Positif
275 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran Positif
276 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD Positif
277 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD Positif
278 Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda Positif
279 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD Positif
280 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Positif
281 Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Positif
282 Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP Positif
283 Persentase penebitan KK Positif
284 Persentase Penegakan Perda Positif
285 Persentase Penerbitan Akta Kematian Positif
286 Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Positif
287 Persentase penerbitan akte kelahiran Positif
288 Persentase Penerbitan KIA Positif
289 Persentase Penerimaan Pendapatan di RKUD Positif
290 Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM Positif
291 Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Positif
292 Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya Positif
293 Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Positif
294 Persentase pengelolaan sampah Positif
295 Persentase pengembangan kompetensi ASN Positif
296 Persentase pengendalian investasi Positif
297 Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Positif
298 Persentase pengolahan data Positif
299 Persentase peningkatan kapasitas usaha mikro Positif
300 Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas Positif
301 Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan Positif
302 Persentase peningkatan realisasi investasi Positif
303 Persentase Peningkatan Status Desa Positif
304 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan penngemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ** Positif
305 Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah Positif
306 Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB Positif
307 Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya Positif
308 Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar Positif
309 Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan Positif
310 Persentase Peserta KB Aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR) Positif
311 Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Positif
312 Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Positif
313 Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana Positif
314 Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik Positif
315 Persentase RTH Publik yang terkelola Positif
316 Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik Positif
317 Persentase Serapan APBD Positif
318 Persentase Tahapan Penganggaran yang Dilakukan Tepat Waktu Positif
319 Persentase UTTP bertanda tera sah Positif
320 Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas Positif
321 Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Positif
322 Presentase Desa yang Tertib Administrasi Positif
323 Presentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif Positif
324 Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
325 Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
326 Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
327 Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
328 Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
329 Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah Positif
330 Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
331 Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Positif
332 Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan perangkat daerah Positif
333 Presentase ketercapaian perencanaan,evauasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Positif
334 Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
335 Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Positif
336 Presentase Pelayanan Uji/Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU Positif
337 Presentase Pengelolaan Arsip Positif
338 Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter Positif
339 Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)* Positif
340 Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi Positif
341 Prosentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Positif
342 Prosentase Ketercapaian Pelayaan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Positif
343 Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif
344 Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD Positif
345 Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Positif
346 Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kebencanaan Positif
347 Prosentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Positif
348 Rasio Judul Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Kabupaten Positif
349 Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Positif
350 Tingkat Kematangan UKPBJ Positif
351 Usia Kawin Pertama (UKP) Positif
352 • Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Positif