Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan
Positif
2
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Positif
3
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)
Positif
4
Angka Kepuasan Pemustaka
Positif
5
Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs
Positif
6
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan
Positif
7
Cakupan diseminasi informasi melalui media publik
Positif
8
Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan
Positif
9
Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Positif
10
Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteran rakyat
Positif
11
Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan
Positif
12
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan
Positif
13
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Positif
14
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam
Positif
15
Cakupan ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan
Positif
16
Cakupan ketersediaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Positif
17
Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
Positif
18
Cakupan konservasi jogo tuk
Positif
19
Cakupan layanan air minum
Positif
20
Cakupan layanan drainase lingkungan
Positif
21
Cakupan layanan infrastuktur pengelolaan persampahan
Positif
22
Cakupan layanan kinerja pertanahan
Positif
23
Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi
Positif
24
Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang
Positif
25
Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik
Positif
26
Cakupan Mutu Pelayanan FKTL
Positif
27
Cakupan Mutu Pelayanan FKTP
Positif
28
Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium
Positif
29
Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Positif
30
Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Positif
31
Cakupan pembangunan ketahanan keluarga
Positif
32
Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
Positif
33
Cakupan pembinaan hubungan industrial
Positif
34
Cakupan pembinaan kelompok tani
Positif
35
Cakupan pembinaan kelompok ternak
Positif
36
Cakupan pembinaan kepramukaan
Positif
37
Cakupan pembinaan olahraga
Positif
38
Cakupan pembinaan pemuda
Positif
39
Cakupan pembinaan transmigrasi
Positif
40
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
41
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
42
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
43
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
44
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
45
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
46
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
47
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
48
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
49
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
50
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
51
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
52
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
53
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
54
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
55
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
56
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
57
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
58
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
59
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
60
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
61
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
62
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
63
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
64
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
65
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
66
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
67
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
68
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
69
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
70
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
71
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
72
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
73
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
74
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
75
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
76
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
77
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
78
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
79
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
80
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
81
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
82
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
83
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
84
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
85
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
86
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
87
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
88
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
89
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
90
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
91
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
92
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
93
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
94
Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Positif
95
Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Positif
96
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
97
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
98
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
99
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
100
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
101
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
102
Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya
Positif
103
Cakupan Penataan Bangunan Gedung
Positif
104
Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
Positif
105
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Positif
106
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Positif
107
Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
Positif
108
Cakupan penerapan teknologi peternakan
Positif
109
Cakupan pengawasan peredaran obat hewan
Positif
110
Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air
Positif
111
Cakupan pengembangan budidaya perikanan
Positif
112
Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
Positif
113
Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Positif
114
Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan
Positif
115
Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif
Positif
116
Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Negatif
117
Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Positif
118
Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
Positif
119
Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Positif
120
Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Positif
121
Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup
Positif
122
Cakupan peningkatan prasarana peternakan
Positif
123
Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan
Positif
124
Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Positif
125
Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik
Positif
126
Cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan
Positif
127
Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Positif
128
Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Positif
129
Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan
Positif
130
Cakupan Penyelenggaraan jalan
Positif
131
Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Positif
132
Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah
Positif
133
Cakupan perizinan usaha pertanian
Positif
134
Cakupan promosi/ pemasaran pariwisata
Positif
135
Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmet need)
Negatif
136
Cakupan Sedian Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT
Positif
137
Cakupan sumber daya manusia kesehatan
Positif
138
Cakupan Surveilans dan Imunisasi
Positif
139
Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Positif
140
Jumlah kepeminatan atau pendaftar penanaman modal
Positif
141
Ketersediaan energi per kapita
Positif
142
Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah
Positif
143
Ketersediaan protein per kapita
Positif
144
Koefisien Variasi Harga
Negatif
145
Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Positif
146
Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum
Positif
147
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Positif
148
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Positif
149
Pelayanan kesehatan orang terduga TB
Positif
150
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Positif
151
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Positif
152
Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar
Positif
153
Penguatan cadangan pangan
Positif
154
Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar
Positif
155
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
156
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
157
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
158
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
159
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
160
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
161
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
162
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
163
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
164
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
165
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
166
Persentase daerah rentan rawan pangan
Negatif
167
Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi
Positif
168
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
169
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
170
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
171
Persentase Desa yang Tertib Administrasi
Positif
172
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
173
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
174
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
175
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
176
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
177
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
178
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
179
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
180
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
181
Persentase Desa yang tertib Administrasi
Positif
182
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
183
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
184
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
185
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
186
Persentase desa/kel yang tertib administrasi
Positif
187
Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi
Positif
188
Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun
Positif
189
Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Positif
190
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Positif
191
Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Positif
192
Persentase Guru Bersertifikat
Positif
193
Persentase industri terbina
Positif
194
Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas
Positif
195
Persentase Karya Budaya yang Terlayani
Positif
196
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Positif
197
Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi
Positif
198
Persentase Kegiatan yang di koordinasikan
Positif
199
Persentase Kegiatan yang di Koordinasikan
Positif
200
Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
201
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
202
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
203
Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan
Positif
204
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
205
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
206
Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan
Positif
207
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
208
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
209
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
210
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
211
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
212
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
213
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
214
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
215
Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart
Positif
216
Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian
Positif
217
Persentase kenaikan Pajak
Positif
218
Persentase kenaikan retribusi
Positif
219
Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan
Positif
220
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
221
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
222
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
223
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
224
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
225
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
226
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
227
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
228
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
229
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
230
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
231
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
232
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
233
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
234
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
235
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
236
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
237
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
238
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
239
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
240
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
241
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
242
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
243
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
244
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
245
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
246
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
247
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
248
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
249
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
250
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
251
Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
252
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
253
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
254
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
255
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
256
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
257
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
258
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
259
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
260
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
261
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
262
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
263
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
264
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
265
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
266
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
267
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
268
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
269
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
270
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
271
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
272
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
273
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
274
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
275
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
276
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
277
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
278
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
279
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
280
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
281
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
282
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
283
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
284
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
285
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
286
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
287
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
288
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
289
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
290
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
291
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
292
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
293
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahat daerah
Positif
294
Persentase ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
295
Persentase Ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
296
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
297
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah
Positif
298
Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
299
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
300
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
301
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
302
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
303
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
304
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
305
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
306
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
307
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
308
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
309
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
310
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
311
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
312
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
313
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
314
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
315
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
316
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
317
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
318
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
319
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
320
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
321
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
322
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
323
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
324
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
325
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
326
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
327
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
328
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
329
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
330
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan Perangkat Daerah
Positif
331
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
332
Persentase Ketercapaian Perencanaan,Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
333
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah
Positif
334
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
335
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
336
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
337
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
338
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
339
Persentase koordinasi penanganan masalah Ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan
Positif
340
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
341
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
342
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
343
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
344
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
345
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
346
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
347
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban umum dan Kebencanaan
Positif
348
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
349
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
350
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman,Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
351
Persentase koperasi yang meningkat kualitas pengelolaannya
Positif
352
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**
Positif
353
Persentase layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap
Positif
354
Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Positif
355
Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Positif
356
Persentase Layanan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkualitas
Positif
357
Persentase layanan pengembangan perumahan
Positif
358
Persentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan
Positif
359
Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasikiasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
Positif
360
Persentase lembaga yang melaksanakan PUG
Positif
361
Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Ketahanan Kebangsaan
Positif
362
Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan
Positif
363
Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS
Positif
364
Persentase Ormas Yang Aktif
Positif
365
Persentase PD dan desa/kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil
Positif
366
Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD
Positif
367
Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
Positif
368
Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Positif
369
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Positif
370
Persentase pelayanan perizinan
Positif
371
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
372
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
373
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
374
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
375
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
376
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
377
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
378
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
379
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
380
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
381
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
382
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
383
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
384
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
385
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
386
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
387
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
388
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
389
Persentase Pelayanan Publiksesuai SOP dan SP
Positif
390
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Positif
391
Persentase Pemantauan Situasi Daerah yang Dilaksanakan
Positif
392
Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Positif
393
Persentase Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Lembaga Pemerintah
Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Positif
401
Persentase Pendampingan dan Asistensi
Positif
402
Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP
Positif
403
Persentase penebitan KK
Positif
404
Persentase Penegakan Perda
Positif
405
Persentase Penerbitan Akta Kematian
Positif
406
Persentase Penerbitan Akta Perkawinan
Positif
407
Persentase penerbitan akte kelahiran
Positif
408
Persentase Penerbitan KIA
Positif
409
Persentase Penerimaan Pendapatan di RKUD
Positif
410
Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM
Positif
411
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Positif
412
Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya
Positif
413
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Positif
414
Persentase pengelolaan sampah
Positif
415
Persentase pengendalian investasi
Positif
416
Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
Positif
417
Persentase pengolahan data
Positif
418
Persentase peningkatan kapasitas usaha mikro
Positif
419
Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas
Positif
420
Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan
Positif
421
Persentase peningkatan realisasi investasi
Positif
422
Persentase Peningkatan Status Desa
Positif
423
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan penngemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **
Positif
424
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan
Positif
425
Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah
Positif
426
Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
Positif
427
Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya
Positif
428
Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar
Positif
429
Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan
Positif
430
Persentase Peserta KB Aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)
Positif
431
Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Positif
432
Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
Positif
433
Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana
Positif
434
Persentase RTH Publik yang terkelola
Positif
435
Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik
Positif
436
Persentase Serapan APBD
Positif
437
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Terpenuhi
Positif
438
Persentase Tahapan Penganggaran yang Dilakukan Tepat Waktu
Positif
439
Persentase UTTP bertanda tera sah
Positif
440
Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas
Positif
441
Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Positif
442
Presentase Desa yang Tertib Administrasi
Positif
443
Presentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
444
Presentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif
Positif
445
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
446
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
447
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
448
Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
449
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
450
Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
451
Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
452
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
453
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
454
Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
455
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan perangkat daerah
Positif
456
Presentase ketercapaian perencanaan,evauasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
457
Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
458
Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
459
Presentase Pelayanan Uji/Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU
Positif
460
Presentase Pengelolaan Arsip
Positif
461
Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter
Positif
462
Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*
Positif
463
Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
464
Prosentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
465
Prosentase Ketercapaian Pelayaan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
466
Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
467
Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
468
Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD
Positif
469
Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
470
Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kebencanaan
Positif
471
Prosentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
472
Rasio Judul Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Kabupaten
Positif
473
Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop
Positif
474
Terlaksananya pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
475
Tingkat Kematangan UKPBJ
Positif
476
Usia Kawin Pertama (UKP)
Positif
477
• Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah