Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan
Positif
2
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Positif
3
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)
Positif
4
Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Positif
5
Angka Kepuasan Pemustaka
Positif
6
Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs
Positif
7
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan
Positif
8
Cakupan diseminasi informasi melalui media publik
Positif
9
Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan
Positif
10
Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Positif
11
Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteran rakyat
Positif
12
Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan
Positif
13
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan
Positif
14
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Positif
15
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam
Positif
16
Cakupan ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan
Positif
17
Cakupan ketersediaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Positif
18
Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
Positif
19
Cakupan konservasi jogo tuk
Positif
20
Cakupan layanan air minum
Positif
21
Cakupan layanan drainase lingkungan
Positif
22
Cakupan layanan infrastuktur pengelolaan persampahan
Positif
23
Cakupan layanan kinerja pertanahan
Positif
24
Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi
Positif
25
Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang
Positif
26
Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik
Positif
27
Cakupan Mutu Pelayanan FKTL
Positif
28
Cakupan Mutu Pelayanan FKTP
Positif
29
Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium
Positif
30
Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Positif
31
Cakupan pembangunan ketahanan keluarga
Positif
32
Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
Positif
33
Cakupan pembinaan hubungan industrial
Positif
34
Cakupan pembinaan kelompok tani
Positif
35
Cakupan pembinaan kelompok ternak
Positif
36
Cakupan pembinaan kepramukaan
Positif
37
Cakupan pembinaan olahraga
Positif
38
Cakupan pembinaan pemuda
Positif
39
Cakupan pembinaan transmigrasi
Positif
40
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
41
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
42
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
43
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
44
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
45
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
46
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
47
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
48
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
49
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
50
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
51
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
52
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
53
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
54
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
55
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
56
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
57
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
58
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
59
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
60
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
61
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
62
Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Positif
63
Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Positif
64
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
65
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
66
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
67
Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya
Positif
68
Cakupan Penataan Bangunan Gedung
Positif
69
Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
Positif
70
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Positif
71
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Positif
72
Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
Positif
73
Cakupan penerapan teknologi peternakan
Positif
74
Cakupan pengawasan peredaran obat hewan
Positif
75
Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air
Positif
76
Cakupan pengembangan budidaya perikanan
Positif
77
Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
Positif
78
Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Positif
79
Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan
Positif
80
Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif
Positif
81
Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Positif
82
Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Positif
83
Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
Positif
84
Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Positif
85
Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Positif
86
Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup
Positif
87
Cakupan peningkatan prasarana peternakan
Positif
88
Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan
Positif
89
Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Positif
90
Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik
Positif
91
Cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan
Positif
92
Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Positif
93
Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Positif
94
Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan
Positif
95
Cakupan Penyelenggaraan jalan
Positif
96
Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Positif
97
Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah
Positif
98
Cakupan perizinan usaha pertanian
Positif
99
Cakupan promosi/ pemasaran pariwisata
Positif
100
Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmet need)
Negatif
101
Cakupan Sedian Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT
Positif
102
Cakupan sumber daya manusia kesehatan
Positif
103
Cakupan Surveilans dan Imunisasi
Positif
104
Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Positif
105
Jumlah kepeminatan atau pendaftar penanaman modal
Positif
106
Ketersediaan energi per kapita
Positif
107
Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah
Positif
108
Ketersediaan protein per kapita
Positif
109
Koefisien Variasi Harga
Negatif
110
Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Positif
111
Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum
Positif
112
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Positif
113
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Positif
114
Pelayanan kesehatan orang terduga TB
Positif
115
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Positif
116
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Positif
117
Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar
Positif
118
Penguatan cadangan pangan
Positif
119
Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar
Positif
120
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
121
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
122
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
123
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
124
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
125
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
126
Persentase daerah rentan rawan pangan
Negatif
127
Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi
Positif
128
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
129
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
130
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
131
Persentase Desa yang Tertib Administrasi
Positif
132
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
133
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
134
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
135
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
136
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
137
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
138
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
139
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
140
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
141
Persentase Desa yang tertib Administrasi
Positif
142
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
143
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
144
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
145
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
146
Persentase desa/kel yang tertib administrasi
Positif
147
Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi
Positif
148
Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun
Positif
149
Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Positif
150
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Positif
151
Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Positif
152
Persentase Guru Bersertifikat
Positif
153
Persentase industri terbina
Positif
154
Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas
Positif
155
Persentase Karya Budaya yang Terlayani
Positif
156
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Positif
157
Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi
Positif
158
Persentase Kegiatan yang di koordinasikan
Positif
159
Persentase Kegiatan yang di Koordinasikan
Positif
160
Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
161
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
162
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
163
Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan
Positif
164
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
165
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
166
Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan
Positif
167
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
168
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
169
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
170
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
171
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
172
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
173
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
174
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
175
Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart
Positif
176
Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian
Positif
177
Persentase kenaikan Pajak
Positif
178
Persentase kenaikan retribusi
Positif
179
Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan
Positif
180
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
181
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
182
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
183
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
184
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
185
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
186
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
187
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
188
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
189
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
190
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
191
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
192
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
193
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
194
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
195
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
196
Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
197
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
198
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
199
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
200
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
201
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
202
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
203
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
204
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
205
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
206
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
207
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
208
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
209
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
210
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
211
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
212
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
213
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
214
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
215
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
216
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
217
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
218
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
219
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
220
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
221
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
222
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
223
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
224
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
225
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
226
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
227
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
228
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
229
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
230
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
231
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
232
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
233
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
234
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahat daerah
Positif
235
Persentase ketercapaian penataan organisasi
Positif
236
Persentase ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
237
Persentase Ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
238
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
239
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah
Positif
240
Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
241
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
242
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
243
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
244
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
245
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
246
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
247
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
248
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
249
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
250
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
251
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
252
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
253
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
254
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
255
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
256
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
257
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
258
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
259
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
260
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
261
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
262
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
263
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
264
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
265
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
266
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
267
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
268
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
269
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
270
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
271
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
272
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan Perangkat Daerah
Positif
273
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
274
Persentase Ketercapaian Perencanaan,Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
275
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah
Positif
276
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
277
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
278
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
279
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
280
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
281
Persentase koordinasi penanganan masalah Ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan
Positif
282
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
283
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
284
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
285
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
286
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
287
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
288
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
289
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban umum dan Kebencanaan
Positif
290
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
291
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
292
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman,Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
293
Persentase koperasi yang meningkat kualitas pengelolaannya
Positif
294
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**
Positif
295
Persentase layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap
Positif
296
Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Positif
297
Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Positif
298
Persentase Layanan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkualitas
Positif
299
Persentase layanan pengembangan perumahan
Positif
300
Persentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan
Positif
301
Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasikiasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
Positif
302
Persentase lembaga yang melaksanakan PUG
Positif
303
Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Ketahanan Kebangsaan
Positif
304
Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan
Positif
305
Persentase Ormas Yang Aktif
Positif
306
Persentase PD dan desa/kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil
Positif
307
Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD
Positif
308
Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
Positif
309
Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Positif
310
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Positif
311
Persentase pelayanan perizinan
Positif
312
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
313
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
314
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
315
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
316
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
317
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
318
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
319
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
320
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
321
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
322
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
323
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
324
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
325
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
326
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
327
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
328
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
329
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
330
Persentase Pelayanan Publiksesuai SOP dan SP
Positif
331
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Positif
332
Persentase Pemantauan Situasi Daerah yang Dilaksanakan
Positif
333
Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Positif
334
Persentase Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Lembaga Pemerintah
Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Positif
342
Persentase Pendampingan dan Asistensi
Positif
343
Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP
Positif
344
Persentase penebitan KK
Positif
345
Persentase Penegakan Perda
Positif
346
Persentase Penerbitan Akta Kematian
Positif
347
Persentase Penerbitan Akta Perkawinan
Positif
348
Persentase penerbitan akte kelahiran
Positif
349
Persentase Penerbitan KIA
Positif
350
Persentase Penerimaan Pendapatan di RKUD
Positif
351
Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM
Positif
352
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Positif
353
Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya
Positif
354
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Positif
355
Persentase pengelolaan sampah
Positif
356
Persentase pengendalian investasi
Positif
357
Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
Positif
358
Persentase pengolahan data
Positif
359
Persentase peningkatan kapasitas usaha mikro
Positif
360
Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas
Positif
361
Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan
Positif
362
Persentase peningkatan realisasi investasi
Positif
363
Persentase Peningkatan Status Desa
Positif
364
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan penngemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **
Positif
365
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan
Positif
366
Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah
Positif
367
Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
Positif
368
Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya
Positif
369
Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar
Positif
370
Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan
Positif
371
Persentase Peserta KB Aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)
Positif
372
Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Positif
373
Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
Positif
374
Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana
Positif
375
Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Positif
376
Persentase RTH Publik yang terkelola
Positif
377
Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik
Positif
378
Persentase Serapan APBD
Positif
379
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Terpenuhi
Positif
380
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Terpenuhi
Positif
381
Persentase Tahapan Penganggaran yang Dilakukan Tepat Waktu
Positif
382
Persentase UTTP bertanda tera sah
Positif
383
Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas
Positif
384
Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Positif
385
Presentase Desa yang Tertib Administrasi
Positif
386
Presentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
387
Presentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif
Positif
388
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
389
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
390
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
391
Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
392
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
393
Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
394
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
395
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
396
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan perangkat daerah
Positif
397
Presentase ketercapaian perencanaan,evauasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
398
Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
399
Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
400
Presentase Pelayanan Uji/Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU
Positif
401
Presentase Pengelolaan Arsip
Positif
402
Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter
Positif
403
Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*
Positif
404
Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
405
Prosentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
406
Prosentase Ketercapaian Pelayaan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
407
Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
408
Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
409
Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD
Positif
410
Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
411
Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kebencanaan
Positif
412
Prosentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
413
Rasio Judul Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Kabupaten
Positif
414
Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop
Positif
415
Terlaksananya pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
416
Tingkat Kematangan UKPBJ
Positif
417
Usia Kawin Pertama (UKP)
Positif
418
• Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah