Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan
Positif
2
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Positif
3
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)
Positif
4
Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Positif
5
4. Persentase penilaian dan evaluasi kinerja ASN
Negatif
6
Angka Kepuasan Pemustaka
Positif
7
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan
Positif
8
Cakupan diseminasi informasi melalui media publik
Positif
9
Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan
Positif
10
Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Positif
11
Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan
Positif
12
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan
Positif
13
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Positif
14
Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam
Positif
15
Cakupan ketersediaan data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Positif
16
Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
Positif
17
Cakupan konservasi jogo tuk
Positif
18
Cakupan layanan air minum
Positif
19
Cakupan layanan drainase lingkungan
Positif
20
Cakupan layanan infrastuktur pengelolaan persampahan
Positif
21
Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik
Positif
22
Cakupan Mutu Pelayanan FKTL
Positif
23
Cakupan Mutu Pelayanan FKTP
Positif
24
Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium
Positif
25
Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Positif
26
Cakupan pembangunan ketahanan keluarga
Positif
27
Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
Positif
28
Cakupan pembinaan hubungan industrial
Positif
29
Cakupan pembinaan kelompok tani
Positif
30
Cakupan pembinaan kelompok ternak
Positif
31
Cakupan pembinaan kepramukaan
Positif
32
Cakupan pembinaan olahraga
Positif
33
Cakupan pembinaan pemuda
Positif
34
Cakupan pembinaan transmigrasi
Positif
35
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
36
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
37
Cakupan Pembinaan UKBM
Positif
38
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
39
Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Positif
40
Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Positif
41
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
42
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
43
Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Positif
44
Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya
Positif
45
Cakupan Penataan Bangunan Gedung
Positif
46
Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
Positif
47
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Positif
48
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Positif
49
Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
Positif
50
Cakupan penerapan teknologi peternakan
Positif
51
Cakupan pengawasan peredaran obat hewan
Positif
52
Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air
Positif
53
Cakupan pengembangan budidaya perikanan
Positif
54
Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
Positif
55
Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Positif
56
Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan
Positif
57
Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif
Positif
58
Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Positif
59
Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Positif
60
Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
Positif
61
Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Positif
62
Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Positif
63
Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup
Positif
64
Cakupan peningkatan prasarana peternakan
Positif
65
Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan
Positif
66
Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Positif
67
Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik
Positif
68
Cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan
Positif
69
Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Positif
70
Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Positif
71
Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan
Positif
72
Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Positif
73
Cakupan perizinan usaha pertanian
Positif
74
Cakupan promosi/ pemasaran pariwisata
Positif
75
Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmet need)
Negatif
76
Cakupan Sedian Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT
Positif
77
Cakupan sumber daya manusia kesehatan
Positif
78
Cakupan Surveilans dan Imunisasi
Positif
79
Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Positif
80
Jumlah kepeminatan atau pendaftar penanaman modal
Positif
81
Ketersediaan energi per kapita
Positif
82
Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah
Positif
83
Ketersediaan protein per kapita
Positif
84
Koefisien Variasi Harga
Negatif
85
Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Positif
86
Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum
Positif
87
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Positif
88
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Positif
89
Pelayanan kesehatan orang terduga TB
Positif
90
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Positif
91
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Positif
92
Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar
Positif
93
Penguatan cadangan pangan
Positif
94
Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar
Positif
95
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
96
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
97
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
98
Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
Positif
99
Persentase daerah rentan rawan pangan
Negatif
100
Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi
Positif
101
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
102
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
103
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
104
Persentase Desa yang Tertib Administrasi
Positif
105
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
106
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
107
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
108
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
109
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
110
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
111
Persentase Desa yang tertib administrasi
Positif
112
Persentase Desa yang tertib Administrasi
Positif
113
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
114
Persentase desa yang tertib administrasi
Positif
115
Persentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
116
Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi
Positif
117
Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Positif
118
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Positif
119
Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Positif
120
Persentase Guru Bersertifikat
Positif
121
Persentase industri terbina
Positif
122
Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas
Positif
123
Persentase Karya Budaya yang Terlayani
Positif
124
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Positif
125
Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi
Positif
126
Persentase Kegiatan yang di Koordinasikan
Positif
127
Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
128
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
129
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
130
Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan
Positif
131
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
132
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
133
Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan
Positif
134
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
135
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
136
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
137
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
Positif
138
Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
139
Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart
Positif
140
Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian
Positif
141
Persentase kenaikan Pajak
Positif
142
Persentase kenaikan retribusi
Positif
143
Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan
Positif
144
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
145
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
146
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
147
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
148
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
149
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
150
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
151
Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
152
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
153
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
154
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
155
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
156
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
157
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
158
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
159
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
160
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
161
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
162
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
163
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
164
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
165
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
166
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
167
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
168
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
169
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
170
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
171
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
172
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
173
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
174
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
175
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
176
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
177
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
178
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
179
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
180
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
181
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
182
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
183
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahat daerah
Positif
184
Persentase ketercapaian penataan organisasi
Positif
185
Persentase ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
186
Persentase Ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
187
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
188
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah
Positif
189
Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
190
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
191
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
192
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
193
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
194
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
195
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
196
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
197
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
198
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
199
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
200
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
201
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
202
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
203
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
204
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
205
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
206
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
207
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
208
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
209
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
210
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
211
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
212
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
213
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
214
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
215
Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
216
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan Perangkat Daerah
Positif
217
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
218
Persentase Ketercapaian Perencanaan,Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
219
Persentase keterisian Jabatan
Positif
220
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah
Positif
221
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
222
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan
Positif
223
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
224
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
225
Persentase koordinasi penanganan masalah Ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan
Positif
226
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan
Positif
227
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
228
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
229
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
230
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
231
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
232
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban umum dan Kebencanaan
Positif
233
Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman,Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
234
Persentase koperasi yang meningkat kualitas pengelolaannya
Positif
235
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**
Positif
236
Persentase layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap
Positif
237
Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Positif
238
Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Positif
239
Persentase Layanan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkualitas
Positif
240
Persentase layanan pengembangan perumahan
Positif
241
Persentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan
Positif
242
Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasikiasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
Positif
243
Persentase lembaga yang melaksanakan PUG
Positif
244
Persentase PD dan desa/kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil
Positif
245
Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD
Positif
246
Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
Positif
247
Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Positif
248
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Positif
249
Persentase pelayanan perizinan
Positif
250
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
251
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
252
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
253
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
254
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
255
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
256
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
257
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
258
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
259
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
260
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
261
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
262
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
Positif
263
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
264
Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
265
Persentase Pelayanan Publiksesuai SOP dan SP
Positif
266
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Positif
267
Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Positif
275
Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP
Positif
276
Persentase penebitan KK
Positif
277
Persentase Penegakan Perda
Positif
278
Persentase Penerbitan Akta Kematian
Positif
279
Persentase Penerbitan Akta Perkawinan
Positif
280
Persentase penerbitan akte kelahiran
Positif
281
Persentase Penerbitan KIA
Positif
282
Persentase Penerimaan Pendapatan di RKUD
Positif
283
Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM
Positif
284
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Positif
285
Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya
Positif
286
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Positif
287
Persentase pengelolaan sampah
Positif
288
Persentase pengembangan kompetensi ASN
Positif
289
Persentase pengendalian investasi
Positif
290
Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
Positif
291
Persentase pengolahan data
Positif
292
Persentase peningkatan kapasitas usaha mikro
Positif
293
Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas
Positif
294
Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan
Positif
295
Persentase peningkatan realisasi investasi
Positif
296
Persentase Peningkatan Status Desa
Positif
297
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan penngemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **
Positif
298
Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah
Positif
299
Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
Positif
300
Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya
Positif
301
Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar
Positif
302
Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan
Positif
303
Persentase Peserta KB Aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)
Positif
304
Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Positif
305
Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
Positif
306
Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana
Positif
307
Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Positif
308
Persentase RTH Publik yang terkelola
Positif
309
Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik
Positif
310
Persentase Serapan APBD
Positif
311
Persentase Tahapan Penganggaran yang Dilakukan Tepat Waktu
Positif
312
Persentase UTTP bertanda tera sah
Positif
313
Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas
Positif
314
Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Positif
315
Presentase Desa yang Tertib Administrasi
Positif
316
Presentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif
Positif
317
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
318
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
319
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
320
Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
321
Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
322
Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Positif
323
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
324
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
Positif
325
Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan perangkat daerah
Positif
326
Presentase ketercapaian perencanaan,evauasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah
Positif
327
Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
328
Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP
Positif
329
Presentase Pelayanan Uji/Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU
Positif
330
Presentase Pengelolaan Arsip
Positif
331
Presentase SD yang melaksanakan pendidikan karakter
Positif
332
Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*
Positif
333
Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi
Positif
334
Prosentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Positif
335
Prosentase Ketercapaian Pelayaan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Positif
336
Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
Positif
337
Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD
Positif
338
Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan
Positif
339
Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kebencanaan
Positif
340
Prosentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
Positif
341
Rasio Judul Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Kabupaten
Positif
342
Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop
Positif
343
Tingkat Kematangan UKPBJ
Positif
344
Usia Kawin Pertama (UKP)
Positif
345
• Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah